JARRAKPOS. BANDUNG BARAT –Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran nasional program Koperasi Merah Putih, yang akan hadir di seluruh desa dan kelurahan Indonesia. Program ini mencakup lebih dari 80.000 koperasi desa, termasuk di Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang menyatakan siap mengawal dan menjalankan program secara penuh.
Wakil Bupati KBB, Asep Ismail, menegaskan bahwa seluruh 165 desa di wilayahnya telah memiliki koperasi yang berbadan hukum. Hal ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam menyukseskan arahan pemerintah pusat.
“Bandung Barat sudah siap mengikuti seluruh alur yang ditentukan pusat. Satgas yang dipimpin oleh Pak Sekda bersama stakeholder lainnya akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi,” kata Asep usai mengikuti arahan presiden secara virtual di ballroom Pemkab KBB, Senin (21/7/2025).
Asep juga mengingatkan agar koperasi tidak dijadikan alat mencari keuntungan sepihak. Menurutnya, koperasi adalah alat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, bukan hanya pengurusnya.
Satgas Koperasi Dibentuk, APH Ikut Terlibat
Pemkab Bandung Barat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi untuk menjamin pembinaan dan pengawasan berjalan secara intensif. Satgas ini melibatkan berbagai unsur, termasuk dinas teknis dan aparat penegak hukum (APH).
“Kita sudah bentuk Satgas, termasuk melibatkan dinas dan APH. Kita pastikan pengawasan koperasi merah putih akan ketat untuk mencegah kecurangan,” tegas Asep.
Ia juga menyinggung isu beras oplosan yang belakangan ramai secara nasional. Menurutnya, Pemkab sudah menugaskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk rutin turun ke pasar guna memastikan pengawasan distribusi beras.
“Beras dari koperasi Merah Putih akan didistribusikan langsung oleh Bulog, jadi aman. Yang oplosan itu kebanyakan dari pihak swasta,” jelasnya.
Bandung Barat Tuntas Legalitas Koperasi Desa
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM KBB, Sri Dustirawati, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu daerah tercepat di Jawa Barat dalam menyelesaikan legalitas koperasi desa. Seluruh desa kini telah memiliki koperasi berbadan hukum.
Namun, ia menekankan bahwa legalitas saja tidak cukup. Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM koperasi juga akan menjadi fokus utama.
“Sebesar apa pun potensi desa, kalau pengurus koperasinya tidak punya kompetensi, hasilnya tidak akan maksimal. Maka kami akan fokus pada pelatihan terlebih dulu,” ujar Sri.
Sinergi Koperasi dengan BUMN dan Sektor Pertanian
Untuk memperkuat koperasi, Pemkab KBB menjalin kerja sama dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pos Indonesia untuk logistik dan PT Pupuk Indonesia dalam mendukung koperasi berbasis pertanian.
Program koperasi juga dirancang untuk memperkuat rantai distribusi bahan pokok seperti sembako dan LPG. Dengan suplai langsung dari pusat, harga bisa lebih murah dan stabil.
Lebih dari itu, koperasi Merah Putih juga membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk bergabung dan mendapatkan akses permodalan serta pasar yang lebih luas.
“Beberapa UMKM sudah bergabung. Kami akan dorong lebih banyak lagi untuk masuk ke koperasi agar akses mereka ke permodalan dan pasar makin terbuka,” tutup Sri.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Satgas pengawas aktif, dan kolaborasi lintas sektor, Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung Barat diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang sehat, transparan, dan berpihak kepada rakyat.